Badan Musyawarah

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan paling banyak (setengah) dari jumlah anggota DPRD.

Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan Fraksi.

Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan Anggota. Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) 6 tahun (enam) bulan berdasarkan usulan Fraksi.

1. Mengkoordinasikan sinkronisasi penyesuaian rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD di seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD.
2. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang sebagai dari satu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka penyelesaian rancangan perda.
3. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
4. Meminta dan/atau memberikan kesempatan pada alat Kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing.
5. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD.
6. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD.
7. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus.
8. Melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna