  Berdasarkan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Nganjuk bulan Agustus 2025, (20/8) dilaksanakan Rapat Kerja Banggar dengan TAPD membahas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025. Dimana telah dijadwalkan hingga 4 (empat) kali rapat mulai dari pagi hingga malam hari. Rapat kali ini Alhamdulillah dari ke empat Pimpinan DPRD hadir lengkap yakni Tatit Heru Tjahjono S.Sos, H.Ulum Basthomi, S.Ag, M.Si, Jianto, SH dan Endah Sri Murtini, SH. Dan diikuti oleh anggota Banggar lainnya serta dihadiri oleh jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Perubahan APBD adalah proses revisi terhadap dokumen APBD yang telah disahkan pada awal tahun anggaran. Revisi tersebut mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan atau realisasi yang terjadi di tengah tahun anggaran. Rapat kerja ini bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan fiskal daerah dengan dinamika kebutuhan pembangunan serta untuk menyesuaikan prioritas program dan kegiatan pemerintah daerah berdasarkan kondisi aktual. Pembahasan ini merupakan bagian dari siklus perencanaan dan penganggaran yang strategis guna memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan dilaksanakannya rapat ini, diharapkan tercapai kesepahaman antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Nganjuk dalam merumuskan dokumen perencanaan anggaran yang mampu menjawab tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Perubahan APBD tidak bisa dianggap remeh, maka dari itu keseriusan dalam membahas serta kehadiran Pimpinan serta anggota Banggar sangat penting karena  Ia bukan sekadar “perbaikan minor” atas kesalahan teknis atau pergeseran alokasi belanja, tetapi mencerminkan perubahan besar dalam strategi pembangunan atau penyesuaian atas gejolak ekonomi yang tidak terduga. Proses perubahan ini juga menjadi cermin bagaimana pemerintah daerah menyikapi dinamika fiskal dan tetap menjaga akuntabilitas serta efisiensi belanja daerah. (*Tim)